Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pengertian HAKI

HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HAKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization). Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human right).

Istilah HAKI sebelumnya bernama Hak Milik Intelektual yang selama ini digunakan. Menurut Bambang Kesowo, istilah Hak Milik Intelektual belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang membentuk pengertian Intellectual Property Right, yaitu hak kekayaan dari kemampuan Intelektual. Istilah Hak Milik Intelektual (HMI) masih banyak digunakan karena dianggap logis untuk memilih langkah yang konsisten dalam kerangka berpikir yuridis normatif. Istilah HMI ini bersumber pada konsepsi Hak Milik Kebendaan yang tercantum pada KUH Perdata Pasal 499, 501, 502, 503, 504.

Prinsip – Prinsip HAKI

Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah sebagai berikut :

1.      Prinsip Ekonomi

Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan member keuntungan kepada pemilik hak cipta.

2.      Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari  kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.

3.      Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

4.      Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan.

Klasifikasi HAKI

Secara umum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) terbagi dalam dua kategori, yaitu :

1.      Hak Cipta.

2.      Hak Kekayaan Industri, yang meliputi :

a.       Hak Paten.

b.      Hak Merek.

c.       Hak Desain Industri.

d.      Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

e.       Hak Rahasia Dagang.

f.       Hak Indikasi.

·         Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta termasuk kedalam benda immateriil, yang dimaksud dengan hak milik immateriil adalah hak milik yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Sehingga dalam hal ini bukan fisik suatu benda atau barang yang di hak ciptakan, namun apa yang terkandung di dalamnya yang memiliki hak cipta.

·         Hak Kekayaan Industri

Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiatisme. Dengan di legalkan suatu industri dengan produk yang dihasilkan dengan begitu industri lain tidak bisa semudahnya untuk membuat produk yang sejenis/benar-benar mirip dengan mudah. Dalam hak kekayaan industri salah satunya meliputi hak paten dan hak merek.

·         Hak Paten

Menurut Undang – Undang Nomor 14/2001 pasal 1 ayat 1, Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi, hal yang  dimaksud berupa proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, serta penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi.

·         Hak Merek

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15/2001 pasal 1 ayat 1, hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk/jasa tertentu dengan produk/jasa yang sejenis sehingga memiliki nilai jual dari pemberian merek tersebut. Dengan adanya pembeda dalam setiap produk/jasa sejenis yang ditawarkan, maka para costumer tentu dapat memilih produk.jasa merek apa yang akan digunakan sesuai dengan kualitas dari masing-masing produk/jasa tersebut. Merek memiliki beberapa istilah, antara lain :

a.       Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

b.      Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

c.       Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Dasar Hukum HAKI

Dalam penetapan HAKI tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah :

1.  Undang-Undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO).

2.      Undang-Undang  Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan.

3.      Undang-Undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta.

4.      Undang-Undang Nomor 14/1997 tentang Merek.

5.      Undang-Undang Nomor 13/1997 tentang Hak Paten.

6.   Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

7.      Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty.

8.   Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

9.      Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut maka Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat dilaksanakan. Maka setiap individu/kelompok/organisasi yang memiliki hak atas pemikiran-pemikiran kreatif mereka atas suatu karya atau produk dapat diperoleh dengan mendaftarkannya ke pihak yang melaksanakan, dalam hal ini merupakan  tugas dari Direktorat Jenderal Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Daftar Pusataka

https://dhiasitsme.wordpress.com/2012/03/31/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/

https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/

Wajib Daftar Perusahaan

Wajib Daftar Perusahaan

A.    Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan

Dasar hukum wajib perusahaan Pertama kali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 23 yang berisi “Para persero firma diwajibkan mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan Negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu.” Selanjutnya pasal 38 KUHD “Para persero diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam keseluruhannya beserta ijin yang diperolehnya dalam register yang diadakan untuk itu pada panitera raad van justitie dari daerah hukum kedudukan perseroan itu, dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi.”

Pada tahun 1995 ketentuan tentang PT dalam KUHD diganti dengan UU No.1 Tahun 1995, dengan adanya undang-undang tersebut maka hal-hal yang berkenaan dengan PT seperti yang diatur dalam pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHD beserta perubahannya dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UUWDP pada tahun 1998 diterbitkan Keputusan Menperindag No.12/MPP/Kep/1998 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menperindag No.327/MPP/Kep/7/1999 tentang penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa perlu diadakan penyempurnaan guna kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, promosi, kegunaan pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat, meningkatkan peran daftar perusahaan serta menunjuk penyelenggara dan pelaksana WDP. (I.G.Rai Widjaja, 2006: 273)

Jadi dasar penyelenggaraan WDP sebelum dan sewaktu berlakunya UUPT yang lama baik untuk perusahaan yang berbentuk PT, Firma, persekutuan komanditer, Koperasi, perorangan ataupun bentuk perusahaan lainnya diatur dalam UUWDP dan keputusan menteri yang berkompeten.

B.     Ketentuan Wajib Daftar Perusahaan

Dalam Pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, ketentuan-ketentuan umum yang wajib dipenuhi dalam wajib daftar perusahaan adalah:

1.      Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Daftar catatan resmi terdiri formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan.

2.     Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau bernaung dibawah lembaga-lembaga sosial, misalnya, yayasan.

3.  Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan. Dalam hal pengusaha perseorangan, pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan.

4.      Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

5.       Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang perdagangan.

C.    Tujuan dan Sifat Wajib Daftar Usaha

Tujuan dan sifat wajib daftar usaha diantaranya antara lain sebagai berikut:

1.      Mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta ketentuan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

2.    Mencatat secara benar-benar keterangan suatu perusahaan meliputi identitas, data serta keterangan lain tentang perusahaan.

3.      Menyediakan informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan.

4.      Menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha.

5.      Menciptakan iklim dunia usaha yang sehat bagi dunia usaha.

6.      Terciptanya transparansi dalam dunia usaha.

D.    Kewajiban Pendaftaran

Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Adapun orang yang wajib mendaftarkan perusahaan itu adalah:

1.    Pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakil kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.

2.   Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut.

3.      Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.

4.    Pemilik atau pengurus yang berkewajiban mendaftarkan dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa yang sah (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982). Sedangkan perusahaan yang wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E.     Cara dan Tempat Serta Waktu Pendaftaran

Menurut pasal 9:

a.     Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan.

b.       Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan, yaitu:

1.    Di tempat kedudukan kantor perusahaan;

2.   Di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan;

3.  Di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

c.     Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat b pasal ini, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di Ibukota Provinsi tempat kedudukannya. Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Sesuatu perusahaan dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi teknis yang berwenang (Pasal 10).

Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus/Penanggung Jawab atau Kuasa Perusahaan yang sah pada KPP Tingkat II ditempat kedudukan perusahaan. Tetapi kuasa tersebut tidak termasuk kuasa untuk menandatangani Formulir Pendaftaran Perusahaan.

Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan yang diperoleh secara cuma-cuma dan diajukan langsung kepada Kepala KPP Tingkat II setempat dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a.         Perusahaan Berbentuk PT:

1.   Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan serta Data Akta Pendirian Perseroan yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman.

2.      Asli dan copy Keputusan Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada).

3.      Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum.

4.      Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau penanggung jawab.

5.    Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

b.        Perusahaan Berbentuk Koperasi:

1.      Asli dan copy Akta Pendirian Koperasi

2.      Copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus

3.      Copy surat pengesahan sebagai badan hokum dari Pejabat yang berwenang.

4.     Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

c.         Perusahaan Berbentuk CV:

1.      Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada)

2.      Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab/pengurus.

3.     Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

d.        Perusahaan Berbentuk Fa:

1.      Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada)

2.      Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab/pengurus.

3.     Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

e.         Perusahaan Berbentuk Perorangan:

1.      Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).

2.      Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab/pemilik.

3.     Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

f.         Perusahaan Lain:

1.      Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).

2.      Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab perusahaan.

3.     Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

g.        Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan:

1.   Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan.

2.      Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab perusahaan.

3.     Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan.

F.     Hal-Hal yang Wajib Didaftarkan

Hal-hal yang wajib didaftarkan itu tergantung pada bentuk perusahaan, seperti ; perseroan terbatas, koperasi, persekutuan atau perseorangan. Perbedaan itu terbawa oleh perbedaan bentuk perusahaan. Bapak H.M.N. Purwosutjipto, S.H memberi contoh apa saja yang yang wajib didaftarkan bagi suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas sebagai berikut:

a.         Umum

1.      Nama perseroan.

2.      Merek perusahaan.

3.      Tanggal pendirian perusahaan.

4.      Jangka waktu berdirinya perusahaan.

5.      Kegiatan pokok dan kegiatan lain dari kegiatan usaha perseroan.

6.      Izin-izin usaha yang dimiliki.

7.      Alamat perusahaan pada waktu didirikan dan perubahan selanjutnya.

8.      Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, agen serta perwakilan perseroan.

b.        Mengenai Pengurus dan Komisaris

1.      Nama lengkap dengan alias-aliasnya.

2.      Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan nama sekarang.

3.      Nomor dan tanggal tanda bukti diri.

4.      Alamat tempat tinggal yang tetap.

5.      Alamat dan tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal Indonesia.

6.      Tempat dan tanggal lahir.

7.      Negara tempat tanggal lahir, bila dilahirkan di luar wilayah negara RI.

8.      Kewarganegaran pada saat pendaftaran.

9.      Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan yang sekarang.

10.  Tanda tangan.

11.  Tanggal mulai menduduki jabatan.

c.         Kegiatan Usaha Lain-lain Oleh Setiap Pengurus dan Komisaris

1.      Modal dasar.

2.      Banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham.

3.      Besarnya modal yang ditempatkan.

4.      Besarnya modal yang disetor.

5.      Tanggal dimulainya kegiatan usaha.

6.      Tanggal dan nomor pengesahan badan hukum.

7.      Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

d.        Mengenai Setiap Pemegang Saham

1.      Nama lengkap dan alias-aliasnya.

2.      Setiap namanya dulu bila berlainan dengan yang sekarang.

3.      Nomor dan tanggal tanda bukti diri.

4.      Alamat tempat tinggal yang tetap.

5.      Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap bila tidak bertempat tinggal di Indonesia.

6.      Tempat dan tanggal lahir.

7.      Negara tempat lahir, jika dilahirkan di luar wilayah negara R.I.

8.      Kewarganegaraan.

9.      Jumlah saham yang dimiliki.

10.  Jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.

e.         Akta Pendirian Perseroan

1. Pada waktu mendaftarkan, pengurus wajib menyerahkan salinan resmi akta pendirian perseroan.

Daftar Pustaka:

http://m-fahli.blogspot.co.id/2013/05/wajib-daftar-perusahaan.html

https://fikaamalia.wordpress.com/2011/04/18/cara-dan-tempat-serta-waktu-pendaftaran/

http://urai28imam.blogspot.co.id/2011/03/arti-penting-pendaftaran-perusahaan.html

http://ameliaselviani.blogspot.co.id/2013/06/dasar-hukum-wajib-daftar-perusahaan_21.html